Gambaran e-Government di Indonesia yang Bersistem Desentralisasi Ditinjau dari Performa Situs Web Pemerintah Daerah

Rika Febriani




Abstract


Situs web pemerintah merupakan bagian penting dari e-government. Indonesia dengan sistem peme­rintahan desentralisasi memberi kesempatan otonomi pemerintahan di tingkat kotamadya dan kabupaten. Maka setiap kotamadya dan kabupaten berhak menjalankan e-government sendiri dan memiliki situs web. Kajian ini hendak melihat sejauh mana kemajuan performa situs web pemerintah daerah dengan mengevaluasi situs web Surabaya dan Deli Serdang. Kedua daerah terpilih karena berprestasi nasional di bidang penerapan TIK dalam rangka e-government pada kurun waktu 2011-2013. Hasil evaluasi kedua situs web menunjukkan perbedaan performa yang cukup jauh. Situs web Deli Serdang masih pada tahap emerging presence sedangkan situs web Surabaya telah mencapai tahap transactional presence. Walau kedua daerah tercatat maju di bidang penerapan TIK dalam rangka e-government,  dapat disimpulkan  di antaranya masih terdapat digital divide.


Keywords


Situs web, pemerintah daerah, e-government, desentralisasi

References


Ant. (2013). “Deliserdang Raih penghargaan “ICT PURA”. Berita Sore. Diunduh pada 20 April 2014 dari http://beritasore.com/2013/10/30/deli serdang-raih-penghargaan-ict-pura/.

Ariyani, P.F. (2013). Kajian kerangka kerja pemeringkatan e-government di tingkat kabupaten/ kotamadya. BIT, 10(1), 41-49.

Flew, T. (2005). New media. Victoria: Oxford University Press.

Harsastro, P. (2012). Desentralisasi dan kerjasama pemerintah – swasta. Majalah Pengembangan Ilmu Sosial Forum, 1-6.

Hermana, dkk. (2011). Evaluating e-government implementation by local government: digital divide in internet based public services in Indonesia. International Journal of Business and Social Science, 2(3), 156-164.

Indonesia. (2003). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan E-government.

Indonesia. (2001). Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 2001 tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia.

Indonesia. (2011). Profil dan panduan pelaksanaan program ICT Pura. Jakarta: Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Indonesia. (2013). Alamat Situs Daerah dan LPSE Seluruh Indonesia. Kementerian Dalam Negeri. Diunduh 29 Juni 2014 dari http://www. kemendagri.go.id/basis-data/2013/05/06/alamat-situs-daerah-dan-lpse.

Indonesia. (2013). Tentang PeGI. Diunduh pada 29 Juni 2014 dari http://pegi.layanan.go.id/ tentang-pegi/

Morisson. (2013). Teori komunikasi. Jakarta: Prenada Media Group.

Rogers, E.M. (1986) Communication Technology. New York: The Free Press.

Sumarno. (2013). Deli Serdang terima Anugerah ICT Pura kategori utama tingkat nasional. Radar Nusantara. Diunduh 6 April 2014 dari http://www.radarnusantara.com/2013/11/deli-serdang-terima-anugerah-ict-pura.html

Surabaya. (2014). Penghargaan. Surabaya.go.id. Diunduh pada 20 April 2014 dari http://surabaya.go.id/berita/8230-penghargaan.

United Nations. (2014). E-government survey 2014. New York: Department of Economics and Social Affairs.

United Nations. (2005). Global e-government readiness report 2005. New York: Department of Economics and Social Affairs.

Wahid, F. (21 Juni 2008.) Evaluating focus and quality of Indonesian e-government websites.

Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2008 (SNATI 2008), Yogyakarta, Indonesia


Full Text: PDF

The Journal is published by The Institute of Research & Community Outreach - Petra Christian University. It available online supported by Directorate General of Higher Education - Ministry of National Education - Republic of Indonesia.

©All right reserved 2016.Nirmana, ISSN: 0215-0905

web stats
View My Stats




Copyright © Research Center Web-Dev Team